b:section id='header' class='header' maxwidgets="1" showaddelement="no">
Tatkala berhitung dan bercerita tentang kemerdekaan maka Indonesia sudah 62 tahun di tanggal 17 Agustus 1945. Tentu tidak bisa dikatakan gagal total dalam mengakomodir komunitas imajinernya Benedict Anderson. Dimana unsur penyatuan dalam bingkai nasionalisme dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang dikatakan sebagai konsensus politik yang belum tentu semua warganya ambil bagian saling mengerti satu sama lain perihal masa depannya.
Telah banyak harta dan nyawa yang menjadi martir-martir tak berdosa, mengorbankan dan mendedikasikan pergulatan demi dinamika kebangsaan. Ada saja perspektif yang bermain di dalamnya bisa karena factor ekonomi, agama, kebudayaan, bahkan factor heroisme temporer juga sering menjadi klaim pembenar. Sejarah mencatat periode heroik atau kebangkitan bangsa dalam memulai tatanan yang lebih baik ada 5 tahap
1. 1908 Boedi Utomo
2. 1928 Sumpah Pemuda
3. 1945 Proklamasi
4. 1966 Orde Baru
5. 1998 Orde Reformasi
Epos kepahlawanan dalam episode tersebut seolah timbul tenggelam bagaikan lakon skenario sinetron. Ada saja tragedi-tragedi puncak untuk mentasbihkan diri bahwa di fase tersebut seorang, kelompok atau pemimpin merasa besar, benar dan bertanggungjawab untuk ambil bagian menyelesaikan masalah dan nantinya setelah berkuasa lupa diri itu sudah dialami semenjak Sukarno yang katanya founding fathers, Suharto yang tak kalah keren disebut bapak pembangunan dan seterusnya hingga presiden sekarang ini. Sukarno tenggelam karena keterlibatan dengan sosialisme-komunisme, Suharto tenggelam karena dampak pembangunan yang rakus menyerap dan korup terhadap anggaran negara.
Benar demikian terasa perspektif kemerdekaan ini bila dilihat dalam kacamata budaya massa akan nampak kesukacitaan dan ekspektasi semangat kepahlawanan yang luar biasa sebagaimana kita bisa tonton dalam media publik maupun upacara-upacara kemerdekaan, bahkan tak kalah spektakuler permainan-permainan dalam rangka memperingati kemeriahan hari kemerdekaan. Tentu dalam kacamata awam lebih sedikit yang bisa bergejolak menolak argumentasi ini. Bukankah derita lebih sering mengakrabi manusia Indonesia daripada kebahagiaan, kesejahteraan dan keadilan.
Terlampau mudah bila meneropong proses perjalanan nurani kemerdekaan dalam bingkai elite-penguasa, sebab yang ada tentunya nostalgia cerita masa lalu bahwa kejayaan bangsa telah teraih semestinya. Namun saat ini mata dan hati nurani kita mesti risau dan gelisah benarkah kita telah merdeka ? Merdeka dari apa? sekedar kedaulatan di atas teks proklamasi jelas itu ada buktinya. Merdeka dari campur tangan ekonomi global (neoliberalisme) inilah yang belum sebab sudah sejak zaman kolonial 1870 (politik agraria) kuku-kuku tajam kerakusan sudah ditancapkan dalam-dalam untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam negeri ini. Beberapa data menunjukkan representasi keterpurukan bangsa membentang terang: penduduk miskin berjumlah 37,17 juta dan pengangguran terbuka di Indonesia dalam bulan Februari 2007 mencapai 10,55 juta orang atau 9,75 persen dari total angkatan kerja sebesar 108,13 juta orang (BPS, 2007). Dampaknya semakin terasa negeri ini semakin miskin dan dalam dunia pendidikan sudah menjadi rumus bila ingin mendapat kualitas maka biaya tinggi/ mahal. Angka 44 trilyun rupiah ternyata belum cukup untuk membiayai proses pendidikan yang menjangkau dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Akhirnya kita sebagai bagian dari ratusan juta masyarakat Indonesia lainnya hanya mampu berharap terhadap perubahan yang menyentuh nurani kemanusiaan yang itu lebih esensi yakni memerdekakan segenap umat manusia dari keterpinggiran, keterbelakangan, kebodohan dan lainnya. Usaha sekecil apapun niscaya akan mampu memperkuat sendi-sendi kemerdekaan kita dari ketergantungan terhadap pihak manapun. Sekali ada kesempatan merubah nurani ini pasti juga bergejolak sembari bergumam semoga saja kita tidak sedang berimajinasi yang tidak-tidak, karena terlelu lama menunggu datangnya perubahan yang tidak kita canangkan bersama sejak sekarang sebagai orang merdeka.
17 Agustus 1945
M. Adzkiya
Tuesday, September 4, 2007
NURANI YANG MERDEKA
Tatkala berhitung dan bercerita tentang kemerdekaan maka Indonesia sudah 62 tahun di tanggal 17 Agustus 1945. Tentu tidak bisa dikatakan gagal total dalam mengakomodir komunitas imajinernya Benedict Anderson. Dimana unsur penyatuan dalam bingkai nasionalisme dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang dikatakan sebagai konsensus politik yang belum tentu semua warganya ambil bagian saling mengerti satu sama lain perihal masa depannya.
Telah banyak harta dan nyawa yang menjadi martir-martir tak berdosa, mengorbankan dan mendedikasikan pergulatan demi dinamika kebangsaan. Ada saja perspektif yang bermain di dalamnya bisa karena factor ekonomi, agama, kebudayaan, bahkan factor heroisme temporer juga sering menjadi klaim pembenar. Sejarah mencatat periode heroik atau kebangkitan bangsa dalam memulai tatanan yang lebih baik ada 5 tahap
1. 1908 Boedi Utomo
2. 1928 Sumpah Pemuda
3. 1945 Proklamasi
4. 1966 Orde Baru
5. 1998 Orde Reformasi
Epos kepahlawanan dalam episode tersebut seolah timbul tenggelam bagaikan lakon skenario sinetron. Ada saja tragedi-tragedi puncak untuk mentasbihkan diri bahwa di fase tersebut seorang, kelompok atau pemimpin merasa besar, benar dan bertanggungjawab untuk ambil bagian menyelesaikan masalah dan nantinya setelah berkuasa lupa diri itu sudah dialami semenjak Sukarno yang katanya founding fathers, Suharto yang tak kalah keren disebut bapak pembangunan dan seterusnya hingga presiden sekarang ini. Sukarno tenggelam karena keterlibatan dengan sosialisme-komunisme, Suharto tenggelam karena dampak pembangunan yang rakus menyerap dan korup terhadap anggaran negara.
Benar demikian terasa perspektif kemerdekaan ini bila dilihat dalam kacamata budaya massa akan nampak kesukacitaan dan ekspektasi semangat kepahlawanan yang luar biasa sebagaimana kita bisa tonton dalam media publik maupun upacara-upacara kemerdekaan, bahkan tak kalah spektakuler permainan-permainan dalam rangka memperingati kemeriahan hari kemerdekaan. Tentu dalam kacamata awam lebih sedikit yang bisa bergejolak menolak argumentasi ini. Bukankah derita lebih sering mengakrabi manusia Indonesia daripada kebahagiaan, kesejahteraan dan keadilan.
Terlampau mudah bila meneropong proses perjalanan nurani kemerdekaan dalam bingkai elite-penguasa, sebab yang ada tentunya nostalgia cerita masa lalu bahwa kejayaan bangsa telah teraih semestinya. Namun saat ini mata dan hati nurani kita mesti risau dan gelisah benarkah kita telah merdeka ? Merdeka dari apa? sekedar kedaulatan di atas teks proklamasi jelas itu ada buktinya. Merdeka dari campur tangan ekonomi global (neoliberalisme) inilah yang belum sebab sudah sejak zaman kolonial 1870 (politik agraria) kuku-kuku tajam kerakusan sudah ditancapkan dalam-dalam untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam negeri ini. Beberapa data menunjukkan representasi keterpurukan bangsa membentang terang: penduduk miskin berjumlah 37,17 juta dan pengangguran terbuka di Indonesia dalam bulan Februari 2007 mencapai 10,55 juta orang atau 9,75 persen dari total angkatan kerja sebesar 108,13 juta orang (BPS, 2007). Dampaknya semakin terasa negeri ini semakin miskin dan dalam dunia pendidikan sudah menjadi rumus bila ingin mendapat kualitas maka biaya tinggi/ mahal. Angka 44 trilyun rupiah ternyata belum cukup untuk membiayai proses pendidikan yang menjangkau dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Akhirnya kita sebagai bagian dari ratusan juta masyarakat Indonesia lainnya hanya mampu berharap terhadap perubahan yang menyentuh nurani kemanusiaan yang itu lebih esensi yakni memerdekakan segenap umat manusia dari keterpinggiran, keterbelakangan, kebodohan dan lainnya. Usaha sekecil apapun niscaya akan mampu memperkuat sendi-sendi kemerdekaan kita dari ketergantungan terhadap pihak manapun. Sekali ada kesempatan merubah nurani ini pasti juga bergejolak sembari bergumam semoga saja kita tidak sedang berimajinasi yang tidak-tidak, karena terlelu lama menunggu datangnya perubahan yang tidak kita canangkan bersama sejak sekarang sebagai orang merdeka.
17 Agustus 1945
M. Adzkiya
Telah banyak harta dan nyawa yang menjadi martir-martir tak berdosa, mengorbankan dan mendedikasikan pergulatan demi dinamika kebangsaan. Ada saja perspektif yang bermain di dalamnya bisa karena factor ekonomi, agama, kebudayaan, bahkan factor heroisme temporer juga sering menjadi klaim pembenar. Sejarah mencatat periode heroik atau kebangkitan bangsa dalam memulai tatanan yang lebih baik ada 5 tahap
1. 1908 Boedi Utomo
2. 1928 Sumpah Pemuda
3. 1945 Proklamasi
4. 1966 Orde Baru
5. 1998 Orde Reformasi
Epos kepahlawanan dalam episode tersebut seolah timbul tenggelam bagaikan lakon skenario sinetron. Ada saja tragedi-tragedi puncak untuk mentasbihkan diri bahwa di fase tersebut seorang, kelompok atau pemimpin merasa besar, benar dan bertanggungjawab untuk ambil bagian menyelesaikan masalah dan nantinya setelah berkuasa lupa diri itu sudah dialami semenjak Sukarno yang katanya founding fathers, Suharto yang tak kalah keren disebut bapak pembangunan dan seterusnya hingga presiden sekarang ini. Sukarno tenggelam karena keterlibatan dengan sosialisme-komunisme, Suharto tenggelam karena dampak pembangunan yang rakus menyerap dan korup terhadap anggaran negara.
Benar demikian terasa perspektif kemerdekaan ini bila dilihat dalam kacamata budaya massa akan nampak kesukacitaan dan ekspektasi semangat kepahlawanan yang luar biasa sebagaimana kita bisa tonton dalam media publik maupun upacara-upacara kemerdekaan, bahkan tak kalah spektakuler permainan-permainan dalam rangka memperingati kemeriahan hari kemerdekaan. Tentu dalam kacamata awam lebih sedikit yang bisa bergejolak menolak argumentasi ini. Bukankah derita lebih sering mengakrabi manusia Indonesia daripada kebahagiaan, kesejahteraan dan keadilan.
Terlampau mudah bila meneropong proses perjalanan nurani kemerdekaan dalam bingkai elite-penguasa, sebab yang ada tentunya nostalgia cerita masa lalu bahwa kejayaan bangsa telah teraih semestinya. Namun saat ini mata dan hati nurani kita mesti risau dan gelisah benarkah kita telah merdeka ? Merdeka dari apa? sekedar kedaulatan di atas teks proklamasi jelas itu ada buktinya. Merdeka dari campur tangan ekonomi global (neoliberalisme) inilah yang belum sebab sudah sejak zaman kolonial 1870 (politik agraria) kuku-kuku tajam kerakusan sudah ditancapkan dalam-dalam untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam negeri ini. Beberapa data menunjukkan representasi keterpurukan bangsa membentang terang: penduduk miskin berjumlah 37,17 juta dan pengangguran terbuka di Indonesia dalam bulan Februari 2007 mencapai 10,55 juta orang atau 9,75 persen dari total angkatan kerja sebesar 108,13 juta orang (BPS, 2007). Dampaknya semakin terasa negeri ini semakin miskin dan dalam dunia pendidikan sudah menjadi rumus bila ingin mendapat kualitas maka biaya tinggi/ mahal. Angka 44 trilyun rupiah ternyata belum cukup untuk membiayai proses pendidikan yang menjangkau dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Akhirnya kita sebagai bagian dari ratusan juta masyarakat Indonesia lainnya hanya mampu berharap terhadap perubahan yang menyentuh nurani kemanusiaan yang itu lebih esensi yakni memerdekakan segenap umat manusia dari keterpinggiran, keterbelakangan, kebodohan dan lainnya. Usaha sekecil apapun niscaya akan mampu memperkuat sendi-sendi kemerdekaan kita dari ketergantungan terhadap pihak manapun. Sekali ada kesempatan merubah nurani ini pasti juga bergejolak sembari bergumam semoga saja kita tidak sedang berimajinasi yang tidak-tidak, karena terlelu lama menunggu datangnya perubahan yang tidak kita canangkan bersama sejak sekarang sebagai orang merdeka.
17 Agustus 1945
M. Adzkiya
Subscribe to:
Posts (Atom)